Date: 13-12-2019 Digital Publication Services : OSREL | JABM | JAM | ABMR | ABMCS

ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL EKSTERNAL DAN SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)

Detail
Author LOREDO VERDIKA WIJAYA A.2010.1.31359
Category Akuntansi Manajemen dan SIA

Abstract

Sumber PAD adalah pajak dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan melaksanakan pemungutan sendiri. Pada dasarnya PAD ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah dan pasar, pajak reklame, paja parkir, pajak bumi dan bangunan dan usaha lain daerah yang sah. Pajak parkir adalah salah satu contoh PAD. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Pajak parkir diharapkan mempunyai potensi menambah PAD dengan tujuan agar bisa mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan peningkatan fasilitas umum. Di Kota Malang, instansi yang mengurus pajak parkir adalah Dinas Perhubungan. Sadar akan pentingnya pajak parkir dalam menunjang pendapatan daerah, Dishub menciptakan pengendalian eksternal maupun internal dalam pelaksanaannya agar target penerimaan yang direncanakan bisa tercapai. Selain itu tujuan pengendalian ini adalah untuk melakukan control terhadap aturan mengenai pajak parkir yang berlaku, sehingga bisa diketahui apakah oknum yang terlibat telah melakukan sesuai aturan atau tidak. Dalam memungut pajak parkir, Dishub telah mempunyai sistem informasi bagaimana pemungutan pajak parkir dilakukan dari pemungutan langsung pada juru parkir hingga tercatat di administrasi Dishub dan disetorkan ke Pemda. Setelah dilakukan analisa, dapat kita ketahui bahwa pengendalian yang dilakukan Dishub sudah cukup baik sehingga target pajak parkir dapat tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Namun ada beberapa pengendalian yang kurang dan perlu diperbaiki karena mengakibatkan adanya beberapa jukir liar yang beroperasi. Kemudian Perda yang mengatur pemungutan pajak parkir, tidak bisa diterapkan karena kenakalan jukir belum bisa dikendalikan oleh Dishub. Terakhir, penggunaan karcis parkir yang sosialisasinya kurang efektif membuat pengendalian karcis parkir ini tidak berjalan sesuai harapan. Untuk sistem informasi pemungutan, alurnya sudah baik dan jelas. Semua melalui bagian yang berbeda sehingga kemungkinan untuk melakukan penyelewengan kecil. Selain itu juga diadakan pengecekan pembukuan secara berkala. Yang masih kurang dalam sistem ini adalah pencatatan pemungutan hanya menggunakan 1 nama akun, sehingga tidak bisa dilihat rayon mana yang sering bermasalah, atau pajak parkir isidentil memiliki pengaruh seberapa besar terhadap pemasukan pajak parkir. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberi masukan untuk memisahkan pencatatan nama akun agar lebih diketahui detail pemasukannya. Dan kemudian sosialisasi karcis parkir lebih digencarkan dan lebih diatur sedemikian rupa agar karcis parkir dapat diterapkan. Sehingga perda yang awalnya dibentuk sebagai dasar pemungutan bisa diterapkan dan jukir liar tidak dapat beroperasi lagi.