Date: 04-08-2020 Digital Publication Services : OSREL | JABM | JAM | ABMR | ABMCS

Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang

Detail
Author MONIQUE TRIFENA
Category Akuntansi Keuangan dan Auditing

Abstract

Dilihat dari struktur ekonominya, Indonesia ditopang oleh sektor pertanian dan UMKM. Hingga saat ini, UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dari sisi jumlah unit usaha. Oleh karena itu, peranan UMKM sangatlah strategis dan penting. Melihat potensi tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang pajak UMKM yaitu PP 46 Tahun 2013. Pada peraturan tersebut Pemerintah memberlakukan pajak 1% untuk usaha beromset maksimal hingga Rp 4,8 Miliar setahun. Dengan adanya peraturan terbaru tersebut di samping memiliki tujuan yang positif, juga memiliki dampak lain menyangkut kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sebelum dan sesudah dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif komparasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak sektor UMKM di Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 wajib pajak sektor UMKM yang didapat dari teknik pengambilan sampel Purposive/Judgemental, dengan kriteria tempat tinggal dan usaha wajib pajak berada di Kota Malang, memiliki omset kurang dari Rp. 4,8 Miliar setahun, dan memiliki NPWP. Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi dan analisis menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah berlakunya PP 46 Tahun 2013 pada setiap indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak.